JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai calon kapolri. Jenderal bintang tiga itu menjadi satu-satunya calon yang diajukan Jokowi untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun Oktober 2015 mendatang.
Sesuai dokumen pengajuan, Jokowi menyerahkan nama Budi ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, (9/1/2015) kemarin. Selanjutnya Budi akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Sebelum menunjuk Budi Gunawan, Jokowi sempat disodorkan 13 nama kandidat kapolri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto. Nama-nama itu muncul setelah Menkopolhukam melakukan pertemuan dengan Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (8/1/2015).
"Kompolnas telah melakukan penelusuran rekam jejak calon kapolri, yang terdiri dari perwira tinggi bintang tiga dan bintang dua atau yang pernah menjadi kapolda tipe A," demikian tulis surat resmi Menkopolhukam yang diterima Kompas.com.
Dalam surat itu, Menkopolhukam mengajukan dua opsi kepada Jokowi. Opsi pertama, jika pergantian kapolri dilaksanakan saat ini, diusulkan sembilan perwira tinggi bintang tiga sebagai calon, yaitu Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri). Komjen Dwi Priyatno (Irwasum), Komjen Suhardi Alius (Kabareskrim).
Lalu Komjen Putut Bayu Seno (Kabaharkam), Komjen Djoko Mukti Haryono (Kabaintelkam), Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol), Komjen Anang Iskandar (Kepala BNN), Komjen Saud Usman (Kepala BNPT) dan Komjen Boy Salamuddin (Sestama Lemhanas).
Adapun opsi kedua, jika pergantian kapolri dilaksanakan pada saat Jenderal Sutarman memasuki masa pensiun, diusulkan empat perwira tinggi bintang tiga, yaitu Komjen Dwi Priyatno, Komjen Suhardi Alius, Komjen Budi Gunawan dan Komjen Putut Bayu Seno.
Tak libatkan KPK
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, mengatakan Presiden hanya menerima pertimbangan dari Kompolnas dalam penunjukan calon kapolri. Itu, kata dia, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sebelumnya dilibatkan dalam pembentukan Kabinet Kerja tidak diikutsertakan. Sebab, lanjutnya, pergantian kapolri bukan mekanisme seleksi.
"Itu adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk pada jabatan seperti kapolri, panglima TNI, kepala staf angkatan, duta Besar," ujar Andi.
Padahal, sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy, mengisyaratkan jika dalam proses pemilihan calon kapolri, Jokowi membuka kemungkinan untuk meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tedjo meyakini, calon kapolri haruslah bersih dari kasus korupsi, termasuk indikasi kepemilikan rekening gendut yang tidak wajar.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, menganggap jabatan kapolri paling strategis di bidang penegakan hukum. Publik akan sulit menaruh keyakinan kepada pemimpin Polri yang dianggap memiliki catatan buruk, khususnya yang terindikasi kasus korupsi.
Agus mengatakan, saat nama-nama calon kapolri mulai dibicarakan, muncul kerisauan publik terhadap calon-calon yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan jumlah penghasilan yang seharusnya diperoleh. Kerisauan ini dikenal publik sebagai rekening gendut.
Keterlibatan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri Kabinet Kerja, sebut Agus, merupakan contoh baik yang perlu diterapkan. Karena itu cara yang sama seharusnya
bisa dilakukan juga dalam memilih kapolri. Baik KPK dan PPATK dinilai telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan mampu memberikan rekam jejak yang transparan terhadap calon pejabat pemerintah.
Peneliti ICW Emerson Yuntho yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menduga ada yang aneh dalam pemilihan kapolri saat ini. Menurut Emerson, saat Jenderal Sutarman dicalonkan sebagai kapolri, Kompolnas, setidaknya meminta masukan dari KPK. Namun, sekarang hal itu tidak dilakukan.
Selain itu, koalisi tersebut mempertanyakan mekanisme pemilihan kapolri yang berbeda dalam pemilihan calon anggota kabinet. Padahal, jabatan kapolri dinilai sangat berperan penting dalam berbagai proses penegakan hukum.
"Apa alasan Presiden terburu-buru, padahal Sutarman pensiun masih nanti, bulan Oktober. Memang pelibatan KPK tidak ada dalam aturan. Tetapi ini diskriminatif, untuk menteri saja ada. Harusnya Jokowi bisa menggunakan KPK," kata Emerson seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku hingga saat ini tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi terkait penelusuran nama-nama calon pengisi jabatan kapolri. Bambang mengatakan, KPK tidak akan melakukan intervensi soal hak prerogatif Presiden.
"Belum ada permintaan untuk dilakukan profiling secara resmi. Kalau belum diminta ya kita tidak akan lakukan," ujar Bambang.
Bambang mengatakan, para pimpinan KPK menyadari besarnya keinginan publik, agar KPK dilibatkan dalam pemilihan calon kapolri yang baru. Namun, KPK tidak akan mengambil inisiatif, atau bekerja tanpa adanya instruksi khusus.
Sementara, saat ditanya soal proses penunjukan yang dianggap cepat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantahnya. Menurut Pratikno, Presiden sudah lama mempertimbangkan pergantian kapolri termasuk menilai sosok Budi Gunawan.
Ajudan Megawati
Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983 ini mulai menduduki pos strategis saat dipercaya menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001 hingga 2004.
Dari sana, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 11 Desember 1959 itu mendapat promosi sebagai Karobinkar SSDM Polri hingga 2006.
Budi lalu ditunjuk sebagai Kaselapa Lemdiklat Polri. Beberapa posisi penting yang pernah ia duduki antara lain Kadiv Binkum Polri dan Kadiv Propam Polri. Selama berkarier di Korps Baju cokelat, Budi dua kali memimpin daerah, yaitu Kapolda Jambi pada 2008-2009 dan Kapolda Bali pada 2012.
Ketua Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, menilai penunjukan Budi Gunawan berguna untuk memercepat proses penyegaran kepemimpinan.
Ia melihat ada konsolidasi dan kerja cepat yang tercecer, di mana ada delapan quick wins Polri hingga menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, Polri cenderung tertinggal.
Beberapa quick wins Polri antara lain penertiban kelompok radikal dan fundamental serta penangkapan gembong terorisme di Indonesia.
Situasi tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa Polri butuh segera disegarkan kepemimpinannya agar mampu mengimplementasikan program-program pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang keamanan dalam negeri.
"Dengan kata lain, kita harus menghormati pilihan Presiden Jokowi terkait dengan nama Budi Gunawan yang diajukan sebagai kapolri," ujarnya.
Sumber : Kompas
_thumb.jpg)
